Digitalisasi Perizinan Tenaga Kesehatan, Menkes Pastikan Tutup Pintu Pungli

Global Health Wire – Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan digitalisasi perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari MPP Digital, menutup celah pungutan liar. Kebijakan ini juga menghapus praktik malaadministrasi yang selama ini membebani tenaga kesehatan, sekaligus memberi kepastian hukum dalam proses izin.

Sistem Manual Sering Bermasalah

Menurut BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, sistem manual kerap membuka ruang intervensi, mulai dari penahanan dokumen hingga permintaan biaya tambahan yang tidak resmi. “Kalau dulu harus fotokopi KTP dan kadang ada uang-uang yang mesti dikeluarkan, sekarang cukup masukkan NIK, sistem otomatis verifikasi,” jelasnya dalam acara penandatanganan keputusan bersama lima kementerian di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

“Baca Juga: WHO Cabut Status Darurat Mpox, Vaksinasi Tetap Jadi Kunci Pertahanan Utama”

Proses Cepat dan Otomatis

Ia menambahkan, dengan otomatisasi, perizinan tenaga kesehatan tidak bisa lagi diintervensi secara manual. Proses verifikasi berlangsung transparan dan auditable. “Kalau syarat sudah lengkap, dalam lima hari izin langsung terbit. Kalau lewat, sistem otomatis keluarkan izin. Jadi tidak ada lagi alasan bertele-tele,” ujarnya.

Jenis Izin yang Digital

Pemerintah mencatat tiga jenis izin utama kini diproses digital, yaitu Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP). STR berlaku seumur hidup, SKP tercatat otomatis setiap kali tenaga kesehatan mengikuti pelatihan, sementara SIP bisa terbit maksimal lima hari dengan verifikasi digital.

“Kalau dulu SIP butuh waktu panjang dan berlapis-lapis tanda tangan, sekarang selesai hanya lima hari, bahkan otomatis jika syarat lengkap,” kata BGS.

Target Perluasan dan Hilangkan Pungli

Hingga kini, layanan sudah terintegrasi di 199 kabupaten/kota dengan lebih dari 261 ribu izin praktik diterbitkan. Pemerintah menargetkan perluasan ke 514 kabupaten/kota agar semua tenaga kesehatan bisa menikmati proses izin yang seragam, cepat, dan bebas pungli.

BGS juga menyinggung bahwa pungutan tidak resmi sering muncul akibat ketiadaan standar waktu maupun transparansi proses. “Dengan digitalisasi, kita hilangkan peluang itu. Sistem yang menentukan, bukan orang per orang,” tegasnya.

Jaminan Keamanan Dokumen

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan keamanan dokumen izin digital dengan sertifikasi elektronik dan QR Code. Langkah ini menjamin dokumen tidak bisa dipalsukan maupun dimanipulasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik pada sistem digital.

Fokus pada Pelayanan Pasien

Pemerintah berharap perizinan yang lebih cepat, transparan, dan bebas pungli dapat membuat tenaga medis serta tenaga kesehatan lebih fokus pada pelayanan masyarakat. “Kasihan mereka kalau masih harus habiskan energi dan uang untuk urusan administrasi. Digitalisasi ini agar mereka bisa kembali pada tugas utamanya: menyelamatkan nyawa,” tutup BGS.

“Simak Juga: Tragedi Bandung, Ibu Diduga Habisi Dua Anak lalu Bunuh Diri karena Masalah Ekonomi”