Keracunan MBG Berulang, Desakan Moratorium Makin Nyaring

Global Health Wire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah kasus keracunan berulang di sejumlah daerah. Situasi ini membuat banyak pihak mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bahkan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara atau memoratorium program tersebut.

Founder sekaligus CEO CISDI, Diah Saminarsih, menilai kasus keracunan MBG hanyalah “puncak gunung es.” Ia menduga jumlah sebenarnya jauh lebih besar karena pemerintah belum memiliki dasbor pelaporan terbuka yang bisa diakses publik.

Target Masif, Kualitas Dipertanyakan

Menurut Diah, akar persoalan MBG berawal dari ambisi pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Demi mengejar target besar ini, program dijalankan terburu-buru sehingga aspek kualitas penyediaan makanan dan distribusi kurang terjaga.

“Baca Juga: Susu vs Suplemen, Mana yang Lebih Efektif untuk Menjaga Kesehatan Tulang?”

CISDI mencatat, sejak diluncurkan 6 Januari 2025 hingga 19 September, sudah ada sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten pada 17 provinsi. Data ini dikumpulkan dari pemberitaan dan pernyataan resmi perwakilan Dinas Kesehatan di daerah.

Persiapan Regulasi Minim

Meski ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, MBG dinilai belum matang dari sisi regulasi, keamanan pangan, dan kecukupan nutrisi. Delapan bulan berjalan, program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) belum memiliki payung hukum berupa peraturan presiden maupun aturan turunan lain. Akibatnya, tata kelola menjadi kabur, mulai dari koordinasi antar-kementerian, hubungan pusat-daerah, hingga kerja sama multipihak.

Tuntutan Hentikan Sementara

CISDI menegaskan, klaim pemerintah bahwa MBG bisa disempurnakan sambil berjalan tidak terbukti. Kasus keracunan justru terus berulang. Karena itu, moratorium dianggap langkah paling realistis agar evaluasi bisa dilakukan secara serius.

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra. Ia menilai BGN harus menghentikan sementara program MBG sampai instrumen panduan dan pengawasan benar-benar dijalankan. Jika pemerintah tetap memaksakan, risiko kesehatan anak-anak dikhawatirkan semakin besar, sementara pemulihan hak korban keracunan masih belum jelas arahnya.

“Simak Juga: Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto, Forum Penyelamat USU Soroti Dugaan Korupsi Rektor”

Informasi ini bersumber dari KompasHealth. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah kasus keracunan berulang di sejumlah daerah. Simak ulasan lengkapnya di GlobalHealthWire.

|Penulis: Lukman Azhari
|Editor: Anna Hidayat